Pencegahan Korupsi: Efektivitas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri di Eks Karesidenan Surakarta

Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan inisiatif Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 pada 22 Juli 2015. Dalam pidato tersebut, Presiden menekankan perlunya menjaga kelancaran program pembangunan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itulah, Kejaksaan RI memandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Kajian mengenai TP4D memang sangat diperlukan karena banyak kritik yang ditujukan kepadanya. Sementara di lain pihak, pihak Kejaksaan Agung banyak memberikan laporan mengenai keberhasilannya. Untuk itu, perlu ada upaya penilaian yang objektif untuk bisa melihat kebijakan mengenai TP4D ini. Apalagi, dari segi anggaran, alokasinya sangat besar. Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan merupakan sebuah Tim yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung untuk mencegah tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. Tidak hanya diilhami oleh pidato Presiden RI seperti dikutip di atas, Tim ini juga dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015. Selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia.