Ilmu hukum profetik melihat norma hukum tidak semata-mata pada nilai imperatif yang dipositifkan dalam bentuk aturan perundang-undangan an sich, tapi manifestasi yang berpijak pada internalisasi (qalb dan wahyu) sebagai bahan pembentuk nilai dan norma. Oleh karena itu perlu dieksplorasi aksioma penalaran yang akan menjadi dasar untuk membentuk dan membangun model penalaran yang sesuai dengan karakter ontologi ilmu hukum profetik, terutama…
Buku ini mengurai permasalahan masih belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dikarenakan ulah manusia yang menempatkan alam sebagai komoditas serta dieksploitasi tanpa menghiraukan bahwa lingkungan bisa mengalami degradasi. Padahal, Islam dalam paradigma profetik berpandangan bahwa kelestarian lingkungan perlu diperjuangkan dan perjuangan itu merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar.
Buku hukum acara pidana ini merupakan pembahasan tentang acara pidana mulai dari pengertian, tujuan, sumber, hubungannya dengan hukum pidana dan hak asasi manusia, ilmu bantu dalam praktik penyelesaian perkara pidana, asas-asas hukum acara pidana, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk kewenangan dan atau hak-haknya, dan juga tentang penegakan hukum. Bagian penting lain dari hukum acara pidana adalah pembahasan…
Buku Hukum Administrasi Negara yang kita sajikan memiliki kelebihan dibandingkan dengan buku hukum administrasi negara yang ada sekarang karena membahas tentang hukum administrasi negara menurut UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu. Kelebihan laen didalam UU No 30 Tahun 2014 tersebut adalah penggunaan simbol “Citizen Friendly” dalam suatu produk aturan perundangan tersebut yang merupakan prototype baru…
Konsep negara kesejahteraan pada dasanya tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Terdapat empat tipe welfare state, yaitu model universal yang dianut oleh negara- negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia;…
Buku dengan judul Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif HTN dan HAN merupakan buku pengembangan dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada kurikulum Hukum Ekonomi Syariah. Buku ini untuk memberikan pemahaman konseptual-praktis mengenai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tetapi juga mengeksplanasikan konsep dan praktek HTN dan HAN untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Karena itu…
Hukum Kesehatan menjadi instrumen hukum yang menetapkan keteraturan, ketertiban, dan keharusan perilaku dalam bidang kesehatan. Hukum Kesehatan dan norma etika kesehatan kedokteran berlaku sebagai petunjuk tentang kegiatan mana yang dapat diterima dan yang tidak dapat di terima. Hukum Kesehatan juga mengatur hak dan kewajiban para pihak beserta hubungan hukumnya dalam ranah kesehatan. Hukum kesehatan memiliki konsekuensi yuridis dalam hal terjadi…
Hukum perdata di sini tidak hanya mencakup tema-tema yang telah ditetapkan dalam KUHpdt, melainkan juga dilengkapi dengan tinjauan hukum perdata Islam sebagai penutup dari pembahasan. Topik-topik dalam hukum perdata Islam merupakan topik yang tidak mudah ditemui dalam buku ajar hukum perdata lainnya, bahkan terkesan asing. Buku ajar ini berusaha mengawali agar perkuliahan hukum perdata tidak hanya berkutat pada materi-materi yang…
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara modern seperti di Indonesia saat ini, keberadaan hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalahs angat penting. hukum pidana memang bukan sarana tunggal dan primer, melainkan sebagai sarana yang berisfat subsider atau bahkan sebaga sarana pamungkas penanggulangan kejahatan.
Buku ini disusun secara sistematis dari asas-asas hukum tata negara sebagai pijakan pertama untuk menganalisis sistem ketatanegaraan dalam sebuah Negara, kemudian sumbe-sumber hukum tata negara baik formal mapun materiel, dan untuk memudahkan penalaran berpikir secara komprehensif, buku ini selanjutnya membahas negara dari tiga faktor penting terkait syarat berdirinya suatu negara yaitu mengenai wilayah, pemerintah, dan warga negara.
